DAFTAR
sepak terjang Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror melakukan
penyiksaan, kekerasan, bahkan salah tembak membuat umat Islam tidak lagi
dapat menaham diri. Kamis siang, rombongan ormas Islam yang dipimpin
Ketua Umum PP Muhammadiyah mendatangi Mabes Polri meminta keberadaan
Densus 88 dievaluasi, bahkan jika perlu dibubarkan.
“Kalau dari
kami, ormas-ormas Islam, MUI kita sepakat saya kira Densus 88 itu harus
dievaluasi, bila perlu dibubarkan. Tapi diganti dengan sebuah lembaga
dengan pendekatan baru untuk bersama-sama untuk memberantas terorisme,”
kata Din Syamsudin kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (28/2/2012).
Entah
telah berapa kali Ormas Islam mendatangi Mabes Polri mengeluhkan sikap
bawahannya yang sangat murah mengartikan nyawa umat Islam. Namun sikap
Din dan sebagian kelompok Islam justru bertentangan dengan Partai
penguasa yang kini tengah ditimpa kasus korupsi: Demokrat. Sudah berapa
kali umat Islam mengeluhkan tindakan Densus, pada saat itu pula Demokrat
akan menjadi partai terdepan dalam menghadapi kritikan umat
Islam.Tampaknya mereka enggan membuka mata berapa kali Densus 88 telah
membunuh umat Islam meski tuduhan teroris itu tidak terbukti.
Wakil
Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Ramadhan Pohan, misalnya.
Politisi Demokrat ini menilai aneh soal adanya desakan untuk membubarkan
Densus Antiteror 88 Mabes Polri.
Menurutnya, adalah hal yang tak masuk akal juga bila Komisi III DPR berencana membentuk Panja Pengawasan Densus itu.
“Apa
salah Densus 88? Masyarakat umum oke saja dengan Densus. Sejauh ini
Densus 88 diakui peran dan kinerjanya,” tegasnya kepada wartawan
menanggapi kedatangan rombongan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Tim
Pengacara Muslim (TPM), Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT) ke Komisi III
DPR-RI, Selasa (19/2/2013).
Dia menilai bahwa sebaiknya tak perlu ada muncul usul pembubaran Densus, namun hanya perbaikan aturan dan pengawasan internal.
“Kalau ada yang dirasa kurang, diperbaiki saja. Tak perlu dibubarkan dong,” tandasnya.
Jika
Ramadhan mengklaim kinerja Densus cukup diperbaiki, apakah mekanisme
itu telah dilakukan partainya selama ini? Apakah Demokrat terlibat dalam
mengkritisi para jenazah yang membeku oleh timah panas Densus? Bahkan
menurut pengakuan salah seorang anggota Dewan, Densus jarang hadir jika
dipanggil oleh anggota dewan terkait keluhan masyarakat. Lantas di
manakan posisi Partai Demokrat? Apakah karena memang mereka tidak punya
waktu lantaran sibuk mengurusi anggotanya yang terlibat merampok uang
rakyat?
Hal sama juga dikatakan Marzuki Ali. Ketua DPR RI dari
Partai Demokrat ini juga menyatakan tidak sepakat dengan wacana
pembubaran Detasemen Khusus (Densus) Anti Terorisme alias Densus 88.
Menurutnya, keberadaan Densus 88 mampu meminimalisir aksi terorisme di
Indonesia.
“Kalau
Densus 88 ada kelemahan hendaknya diperbaiki, bukan lembaganya
dibubarkan,” kata Marzuki di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat
(1/3/2013).
Marzuki menjelaskan teroris telah menjadi kejahatan
multinasional yang sangat membahayakan, bukan hanya menimbulkan korban
jiwa tapi memberikan dampak lain yang lebih luas.
Ia mencontohkan,
aksi bom Bali pada 2002 memberikan dampak turis dari mencanegara takut
berkunjung ke Bali, sehingga memberikan dampak juga terhadap pertumbuhan
pariwisata dan ekonimi di Bali menurun.
“Dibentuknya Densus 88 tentu ada manfaatnya yakni mampu meminimalisir aksi terorisme di Indonesia,” kata Marzuki.
Menurut
dia, jika dalam pemberantasan teroris terjadi tindakan pelanggaran hak
azasi manusia (HAM), maka diberitahu dan dicari solusi agar tidak
melanggar HAM. Keberadaan Densus 88 dan kontribusinya, ujar dia, sudah
baik sehingga tidak perlu dibubarkan.
“Jika orang Densus 88 tidak
mengerti HAM perlu diberitahu. Jika Densus 88 dibubarkan kemudian
dibentuk lagi lembaga yang lain, waktunya habis untuk membubarkan dan
membentuk baru lagi,” kilah Marzuki tanpa pernah mengkritik definisi
terorisme yang menjadi ‘pegangan’ Densus.
Politisi Partai Demokrat
ini mengingatkan pada tahun awal 2000-an aksi terorisme cukup ramai di
Indonesia, bahkan Australia sampai melarang warganya berkunjung ke
Indonesia.
Banyak turis yang tidak berani berkunjung ke Indonesia,
menurut dia, berdampak pada kunjungan turis asing menurun tajam
sehingga industri pariwisata menjadi lesu.
Lain lagi dengan Saan
Mustofa. Sekretaris Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat, ini
menyatakan setuju dengan wacana penambahan dana Rp 60 miliar bagi Densus
88 tahun 2010 lalu.
“Kalau memang Densus membutuhkan tambahan
dana agar kerja lebih optimal sehingga pemberantasan terorisme bisa
dilakukannya dengan tuntas, maka tentunya kami akan pertimbangkan untuk
penambahan anggaran,” kata Saan yang juga duduk di Komisi III DPRI yang
membidangi hukum itu.
Menurut Saan, tantangan ke depan penanganan
terorisme bisa semakin kompleks. Wajah terorisme ditengarai olehnya akan
senantiasa mengalami perubahan. Sekarang, tidak lagi menggunakan wajah
agama tetapi juga sudah mewujud menjadi aksi kriminal.
Jika memang
demikian tantangannya, maka menurut Saan, Komisi III perlu memberi
dukungan dana terhadap Densus 88. “Karena tantangan terorisme ke depan
akan semakin kompleks, menurut saya maka apa yang menjadi kebutuhan dan
program Densus dalam menangani terorisme perlu kita dukung,” kata Saan.
Tentu
sikap para Demokrat ini menjadi tanda tanya bagi umat Islam? Mengapa
selama ini Partai Demokrat justru menjadi pendukung Densus? Sudah
sepatutnya umat Islam waspada. (Pz/Islampos)
link: http://islampos.com/mengapa-partai-demokrat-menjadi-pendukung-densus-88-45832/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar