Mega: Jangan Sampai PDIP Dituding Menunggangi

"Kalau takut tentu kami tidak turun. Jadi, surat ini melihat situasi rakyat saat ini."

VIVAnews -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Sukarnoputri, mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh kader di daerah agar tidak berdemo ke Jakarta. Surat itu dikeluarkan agar tidak muncul kesan demonstrasi tersebut ditunggangi oleh PDIP.

"Kami melihat ada indikasi PDIP disebut-sebut ikut menunggangi demo. Maka melalui surat ini ditegaskan hal itu tidak benar," kata Wakil Sekjen Bidang Internal PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, di Gedung DPR, Selasa 27 Maret 2012.

Menurut Eriko, surat instruksi yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2012 itu karena mencermati situasi saat ini.

Surat Megawati itu menyebutkan bahwa pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM oleh struktur partai di seluruh Indonesia kepada DPRD/Pemerintah Daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota,  dilarang menggunakan atribut partai dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga di luar kader partai.

"DPP menginstruksikan kepada seluruh DPD dan DPC untuk waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat kerusuhan dan dapat merusak citra partai," kata Eriko.

Lalu apakah surat itu dikeluarkan karena PDIP takut dituduh menunggangi rakyat? "Kalau takut tentu kami tidak turun. Jadi, surat ini melihat situasi rakyat saat ini. Harus diingat, partai juga bagian rakyat," kata Eriko.

Berikut isi surat harian resmi partai bernomor 1825/IN/DPP/III/2012, tanggal 26 Maret 2012:

Merdeka!!!

Sehubungan dengan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 1809/IN/DPP/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang instruksi, serta mencermati perkembangan situasi yang ada saat ini, maka DPP PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.    Menegaskan bahwa pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM oleh struktural partai di seluruh Indonesia disampaikan kepada DPRD/Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

2.    Dalam menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM dilarang menggunakan atribut partai dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga di luar kader partai.

3.    DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPD dan DPC Partai se-Indonesia untuk waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat kerusuhan dan dapat merusak citra partai.

4.    Menginstruksikan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Indonesia untuk tidak melakukan aksi pengerahan massa ke Jakarta terkait penolakan kenaikan BBM tanpa ada izin resmi dari Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

5.    Apabila DPD dan DPC Partai akan menyampaikan sikap penolakan kenaikan BBM dengan jumlah peserta yang besar di wilayah setingkat provinsi, maka harus seizin DPP Partai.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab sebagai kader partai. Atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

TTD

Ketua Umum & Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan


• VIVAnews